28 Klub Tunggak Gaji Pemain Capai Rp14,8 Miliar, Ironi Sepak Bola

Jakarta – Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) mengungkapkan masih adanya beban utang gaji yang membelit 28 klub sepak bola di berbagai kasta kompetisi di Indonesia.

Data terbaru per Selasa, 1 September 2026, mencatat total tunggakan gaji pemain mencapai nilai sekitar Rp14,8 miliar.

Permasalahan finansial ini berdampak langsung pada hak-hak dasar dari 303 pemain profesional.

Legal APPI, Mohammad Agus Riza Hufaida, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari laporan masuk serta putusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) yang belum dieksekusi oleh pihak klub.

Riza menyampaikan keterangan tersebut dalam diskusi bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di Jakarta.

Daftar klub yang terindikasi memiliki masalah pembayaran meliputi PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, dan PSIS Semarang.

Selain itu, terdapat nama RANS FC, Sriwijaya FC, Persikota Tangerang, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, dan Persibo Bojonegoro.

Daftar tersebut juga mencakup Persekat Tegal, Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, serta Depok Raya FC.

Termasuk pula Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, Persikabo 1973, dan Waanal Brother FC.

Riza menekankan bahwa pembayaran upah merupakan kewajiban mutlak yang tidak boleh ditunda oleh manajemen klub.

Dia menegaskan prinsip bahwa upah pekerja seharusnya dibayarkan segera setelah kewajiban profesi diselesaikan.

“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering,” ujar Riza dalam pernyataannya.

APPI menyoroti bahwa masalah tunggakan gaji ini masih menghantui kompetisi kasta tertinggi, Liga 1.

Terdapat tiga klub peserta Liga 1 yang tercatat masih memiliki persoalan pembayaran gaji dari musim sebelumnya.

Ketiga klub tersebut adalah PSBS Biak, PSM Makassar, dan Semen Padang.

Khusus untuk PSBS Biak, Riza menyoroti bahwa masalah pembayaran hak pemain sudah muncul sejak beberapa bulan sebelum kompetisi berakhir.

Namun, hingga saat ini, kewajiban tersebut dilaporkan belum terselesaikan sepenuhnya.

Riza menyatakan kekecewaannya karena masalah dasar ini masih terus berulang di tengah upaya memajukan kualitas kompetisi sepak bola nasional.

“Kami mau ngomong membawa liga naik kelas, tetapi masalah dasar terkait dengan hak pemain masih menjadi problem,” kata Riza.

Pihaknya berharap agar persoalan tunggakan gaji tidak kembali mewarnai musim kompetisi mendatang.

APPI mendesak otoritas sepak bola untuk memberikan sanksi tegas kepada klub yang lalai dalam memenuhi kewajiban finansial.

Sanksi tersebut idealnya berupa larangan berpartisipasi dalam kompetisi bagi klub yang belum menyelesaikan utang mereka.

Langkah pencegahan melalui penerapan prinsip zero tolerance dalam proses lisensi klub pun kembali disuarakan oleh pihak APPI.

Menurut Riza, mitigasi ini sebenarnya sudah berulang kali disampaikan kepada para pemangku kepentingan sepak bola nasional.

Harapannya, integritas kompetisi dapat terjaga dengan memastikan hak-hak pemain terpenuhi secara tepat waktu.

“Ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Minimal di Liga 1 jangan sampai terjadi. Ini yang paling penting,” tegas Riza.