Dua Tahun Prabowo-Gibran: Tantangan Ekonomi di Balik Fenomena Penurunan Daya Beli

Jakarta – Fenomena penurunan standar hidup atau ‘downgrade’ kini menjadi strategi bertahan hidup yang terpaksa ditempuh oleh sebagian masyarakat Indonesia di tengah himpitan ekonomi yang kian menekan.

Jurus lama seperti menguras tabungan atau menambah utang dinilai tidak lagi efektif untuk menopang kebutuhan rumah tangga yang biaya hidupnya terus melambung tinggi.

Kondisi ini memaksa warga melakukan berbagai langkah ekstrem, mulai dari memindahkan anak ke sekolah yang lebih terjangkau hingga menjual aset kendaraan pribadi.

Rahman, seorang sopir ojek daring, menceritakan getirnya menjalani hari dengan pendapatan yang stagnan sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik.

“Narik dari jam lima pagi sampai jam lima sore itu dapat Rp150.000. Bawa pulang Rp100.000 buat makan sama anak di rumah. Rp50.000 untuk bensin,” tutur Rahman.

Ia kini terpaksa memangkas konsumsi protein hewani dan menggantinya dengan bahan makanan yang lebih murah seperti mi instan, tahu, dan tempe.

Situasi serupa dialami Sera Diaz, seorang ibu rumah tangga yang terpaksa pindah kota dan merelakan anak-anaknya berganti sekolah demi menekan biaya hidup.

Sera mengaku sempat terjerat pinjaman daring dan harus menjual peralatan usaha akibat pendapatan keluarga yang tidak mampu menutupi pengeluaran bulanan.

Data Badan Pusat Statistik per Maret 2026 mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,07%, namun laporan Mandiri Institute menunjukkan ada 10 juta penduduk yang turun kelas dalam tujuh tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa fenomena ini terjadi bukan karena masyarakat kurang bekerja keras.

“Mereka sudah bekerja keras. Contoh, ojol itu berapa jam mereka bekerja sampai ada yang meninggal di jalan karena kelelahan. Tapi hidup mereka tidak berubah, masih tetap miskin,” ujar Esther.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% pada tahun 2027 melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Presiden sendiri mengaku heran mengapa kelas menengah di Indonesia menyusut di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai data agregat ekonomi saat ini memang tampak positif di atas kertas, namun menyembunyikan kerapuhan daya beli kelompok kelas menengah.

Wisnu menyebut banyak warga saat ini tergolong sebagai “kelompok mengapung” yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun.

Kelompok ini tidak lagi memiliki cadangan finansial yang kuat dan sangat bergantung pada hutang konsumtif untuk bertahan hidup sehari-hari.

Sementara itu, riset dari Centre of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan mayoritas responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka justru memburuk dalam setahun terakhir.

Kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja formal juga dinilai belum efektif karena tingginya dominasi sektor informal yang tidak memberikan jaminan sosial bagi para pekerja.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga fundamental ekonomi melalui program vokasi dan magang guna menekan angka pengangguran.

Pemerintah juga mengklaim telah berupaya meringankan beban masyarakat melalui kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.